Contoh Skripsi Sosial Politik – Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik merupakan dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Sedangkan sosial adalah keadaan dimana terdapat kehadiran orang lain. Kehadiran itu bisa nyata anda lihat dan anda rasakan, namun juga bisa hanya dalam bentuk imajinasi. Setiap anda bertemu orang meskipun hanya melihat atau mendengarnya saja, itu termasuk situasi sosial. Begitu juga ketika anda sedang menelpon, atau chatting (ngobrol) melalui internet juga termasuk sosial. (wikipedia.org)
- PERANAN SERIKAT BURUH DALAM MEMPERJUANGKAN HAK UPAH DAN POLITIK (STUDI KASUS : SERIKAT BURUH MEDAN INDEPENDEN), 09
- PERANAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA SUMUT UNTUK MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENCEMARAN AIR DI SUNGAI DELI, 09
- PERBANDINGAN KEKUATAN POLITIK MILITER ERA ORDE BARU DENGAN ERA REFORMASI, 09
- PEREMPUAN DAN POLITIK (TINJAUAN PELUANG PEREMPUAN DALAM POLITIK BERDASARKAN UU NO.2 TAHUN 2008 DAN UU NO.10 TAHUN 2008) (STUDI KASUS : DI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA SUMUT 2004-2009), 08
- PEREMPUAN DAN POLITIK (TINJAUAN PELUANG PEREMPUAN DALAM POLITIK) (STUDI KASUS : DI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA SUMUT 2004-2009), 08
- PEREMPUAN DAN POLITIK (SUATU STUDI REKUITMEN POLITIK CLAON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PEMILU 2004( STUDI KASUS : DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA MEDAN), 09
- PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMUT SECARA LANGSUNG DI KAB LABUHAN BATU (STUDI KASUS : DI KELURAHAN BAKARAN BATU, KABUPATEN LABUHAN BATU), 09
- POLITIK LOKAL DI TINGKAT DESA (STUDI KASUS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA AIR JOMAN TAHUN 2007 DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA), 09
- POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN DEWAN KEAMANAN PBB (STUDI KASUS PERANAN INDONESIA DALAM PENANGANAN KRISIS NUKLIR IRAN DI DK PBB TAHUN 2006), 09
- POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP THAILAND PASCA KUDETA MILITER THAILAND PADA TAHUN 2006 DALAM RUANG LINGKUP ASEAN, 09
- PROP_FUSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 1973 (STUDI PADA DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SOEHARTO TERHADAP INTERNAL PARTAI), 09
- REFORMA AGRARIA SEBAGAI KEPENTINGAN POLITIK BAGI PETANI MISKIN DAN BURUH TANI (STUDI KASUS : REFORMA AGRARIA PADA MASA PEMERINTAHAN SBY-JK), 09
- REKRUITMEN POLITIK TERHADAP PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK DAN PARLEMEN (SUATU STUDI TERHADAP DPRD TINGKAT I PERIODE 2004-2009 DI SUMUT), 09
- RELASI BIROKRASI DAN POLITIK (ANALISIS POLA PEREKRUTAN KEPALA BIRO DAN KEPALA DINAS PADA PEMERINTAHAN PROVINSI SUMUT PASCA PILGUBSU 2008), 09
- RESPON PETANI TERHADAP NEOLIBERALISME (STUDI KASUS : GERAKAN PETANI SERIKAT PETANI SUMUT), 08
- SOSIALISASI POLITIK DPD PAN KOTA MEDAN DALAM PEMILU LEGISLATIF 2004, 09
- STRATEGI PKS SUMUT DALAM MEMENANGKAN PASANGAN SYAMSUL ARIFIN DAN GATOT PUJO NUGROHO PADA PEMILIHAN GUBERNUR SUMUT TH 2008, 09
- TA_PROSEDUR DAN TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA, 09
- TA_SISTEM PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KPP PRATAMA MEULABOH, 09
- TA_TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA, 09
- TA_TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN TANJUNG GUSTA MEDAN, 09
- TA_TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAMBAK LAU MULGAP II KECAMATAN BERASTAGI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN , 08
- TA_UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB DELI SERDANG, 09
- TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN TIGA BINANGA KABUPATEN KARO, 09
